Manajemen Keuangan

Manajemen Keuangan Organisasi Nirlaba

Manajemen Keuangan NGO
Brigita Lahutung

Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). organisasi nirlaba meliputi keagamaan, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi sukarelawan, serikat buruh.
Menurut PSAK No.45 bahwa organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. (IAI, 2004: 45.1)
Lembaga atau organisasi nirlaba merupakan suatu lembaga atau kumpulan dari beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tadi, dalam pelaksanaannya kegiatan yang mereka lakukan tidak berorientasi pada pemupukan laba atau kekayaan semata (Pahala Nainggolan, 2005 : 01). Lembaga nirlaba atau organisasi non profit merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang perannya terasa menjadi penting sejak era reformasi, tanpa disadari dalam kehidupan sehari-hari kini semakin banyak keterlibatan lembaga nirlaba.
Berdasarkan pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa organisasi nirlaba adalah salah satu lembaga yang tidak mengutamakan laba dalam menjalankan usaha atau kegiatannya. Dalam organisasi nirlaba pada umumnya sumber daya atau dana yang digunakan dalam menjalankan segala kegiatan yang dilakukan berasal dari donatur atau sumbangan dari orang-orang yang ingin membantu sesamanya. Tujuan organisasi nirlaba yaitu untuk membantu masyarakat luas yang tidak mampu khususnya dalam hal ekonomi.
Organisasi nirlaba pada prinsipnya adalah alat untuk mencapai tujuan (aktualisasi filosofi) dari sekelompok orang yang memilikinya. Karena itu bukan tidak mungkin diantara lembaga yang satu dengan yang lain memiliki filosofi (pandangan hidup) yang berbeda, maka operasionalisasi dari filosofi tersebut kemungkinan juga akan berbeda. Karena filosofi yang dimiliki organisasi nirlaba sangat tergantung dari sejarah yang pernah dilaluinya dan lingkungan poleksosbud (politik, ekonomi, sosial dan budaya) tempat organisasi nirlaba itu ada.
DEFINISI ORGANISASI NIRLABA
Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah.
Perbedaan organisasi nirlaba dengan organisasi laba
Banyak hal yang membedakan antara organisasi nirlaba dengan organisasi lainnya (laba). Dalam hal kepemilikan, tidak jelas siapa sesungguhnya ’pemilik’ organisasi nirlaba, apakah anggota, klien, atau donatur. Pada organisasi laba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya. Dalam hal donatur, organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber pendanaan. Berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas, yakni dari keuntungan usahanya. Dalam hal penyebaran tanggung jawab, pada organisasi laba telah jelas siapa yang menjadi Dewan Komisaris, yang kemudian memilih seorang Direktur Pelaksana. Sedangkan pada organisasi nirlaba, hal ini tidak mudah dilakukan. Anggota Dewan Komisaris bukanlah ’pemilik’ organisasi.
CIRI-CIRI ORGANISASI NIRLABA
1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapakan pembayaran kembali atas manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang dan/ atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuiditas atau pembubaran entitas.
Konsep Dasar Pemikiran Akuntansi Organisasi Nirlaba
Di Amerika Serikat (AS), Financial Accounting Standard Board (FASB) telah menyusun tandar untuk laporan keuangan yang ditujukan bagi para pemilik entitas atau pemegang saham, kreditor dan pihak lain yang tidak secara aktif terlibat dalam manajemen entitas bersangkutan, namun mempunyai kepentingan. FASB juga berwenang untuk menyusun standar akuntansi bagi entitas nirlaba nonpemerintah, sementara US Government Accountingg Standard Board (GASB) menyusun standar akuntansi dan pelaporan keuangan untuk pemerintah pusat dan federal AS.
Di Indonesia, Departemen Keuangan RI membentuk Komite Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Organisasi penyusun standar untuk pemerintah itu dibangun terpisah dari FASB di AS atau Komite Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia di Indonesia karena karateristik entitasnya berbeda. Entitas pemerintah tidak mempunyai pemegang saham atau semacamnya, memberikan pelayanan pada masyarakat tanpa mengharapkan laba, dan mampu memaksa pembayar pajak untuk mendukung keuangan pemerintah tanpa peduli bahwa imbalan bagi pembayar pajak tersebut memadai atau tidak memadai.
International Federation og Accountant (IFAC) membentuk IFAC Public Sector Committee (PSC) yang bertugas menyusun International Public Sector Accounting Standartd (IPSAS). Istilah Public Sector di sini berarti pemerintah nasional, pemerintah regional (misalnya Negara bagian, daerah otonom, provinsi, daerah istimewa), pemerintah local (misalnya kota mandiri), dan entitas pemerintah terkait (misalnya perusahaan Negara, komisi khusus). Dengan demikian PSC tidak menyusun standar akuntansi sector public nonpemerintah.
Organisasi Nirlaba di Indonesia saat ini masih cenderung menekankan pada prioritas kualitas program dan tidak terlalu memperhatikan pentingnya sistem pengelolaan keuangan. Padahal sistem pengelolaan keuangan yang baik diyakini merupakan salah satu indikator utama akuntabilitas dan transparansi sebuah lembaga. Pengetahuan dari staff keuangan mengenai pengelolaan keuangan organisasi nirlaba masih sangat minimal. Padahal untuk membangun sistem pengelolaan keuangan yang handal dibutuhkan pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman yang cukup.
http://ihsanfaridmd.wordpress.com/2010/10/25/organisasi-nirlaba/
(Brigita Lahutung, 07301541, Manajemen Keuangan)

Pengertian Organisasi Nirlaba
Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). organisasi nirlaba meliputi keagamaan, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi sukarelawan, serikat buruh.
Menurut PSAK No.45 bahwa organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. (IAI, 2004: 45.1)
Lembaga atau organisasi nirlaba merupakan suatu lembaga atau kumpulan dari beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tadi, dalam pelaksanaannya kegiatan yang mereka lakukan tidak berorientasi pada pemupukan laba atau kekayaan semata (Pahala Nainggolan, 2005 : 01). Lembaga nirlaba atau organisasi non profit merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang perannya terasa menjadi penting sejak era reformasi, tanpa disadari dalam kehidupan sehari-hari kini semakin banyak keterlibatan lembaga nirlaba.
Berdasarkan pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa organisasi nirlaba adalah salah satu lembaga yang tidak mengutamakan laba dalam menjalankan usaha atau kegiatannya. Dalam organisasi nirlaba pada umumnya sumber daya atau dana yang digunakan dalam menjalankan segala kegiatan yang dilakukan berasal dari donatur atau sumbangan dari orang-orang yang ingin membantu sesamanya. Tujuan organisasi nirlaba yaitu untuk membantu masyarakat luas yang tidak mampu khususnya dalam hal ekonomi.
Organisasi nirlaba pada prinsipnya adalah alat untuk mencapai tujuan (aktualisasi filosofi) dari sekelompok orang yang memilikinya. Karena itu bukan tidak mungkin diantara lembaga yang satu dengan yang lain memiliki filosofi (pandangan hidup) yang berbeda, maka operasionalisasi dari filosofi tersebut kemungkinan juga akan berbeda. Karena filosofi yang dimiliki organisasi nirlaba sangat tergantung dari sejarah yang pernah dilaluinya dan lingkungan poleksosbud (politik, ekonomi, sosial dan budaya) tempat organisasi nirlaba itu ada.
http://sijabatemanuela.blogspot.com/2008/06/pengertian-organisasi-nirlaba.html
(Brigita Lahutung, 07301541, Manajemen Keuangan)

Perbedaan Akuntasi Nirlaba dengan Akuntansi Komersial
Beberapa perbedaan mendasar antara organisasi nirlaba dengan organisasi komersial yaitu:
a. Modal atau Kekayaan
b. Keuntungan
c. Pendapatan
d. Biaya
(Pahala Nainggolan 2005:4)
Adapun penjelasan dari perbedaan di atas adalah sebagai berikkut:
a. Modal atau Kekayaan
Modal atau kekayaan perusahaan komersial didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Untuk itu seorang atau lebih bersedia memberikan hartanya sebagai modal awal dalam perusahaan. Sedangkan organisasi nirlaba bergiat dalam bidang sosial dan oleh karenannya tidak bertujuan mencari keuantungan. Pendiri yayasan atau organisasi akan membiayai kegiatan permulaan organisasi. Setelah organisasi memperoleh badan hukum maka segala kekayaan atau asset sebagai modal organisasi. Dalam organisasi nirlaba modal dikenal dengan istilah Aktiva bersih
b. Keuntungan
Keuntungan yang diperoleh perusahaan komersial dapat diklaim oleh pemiliknya berdasarkan porsi kepemilikan dalam modal. Dalam organisasi nirlaba tidak memperbolehkan keuntungan dibagikan kepada siapapun.
c. Pendapatan
Perusahaan memfokuskan diri pada usaha penciptaan pendapatan dengan menggunakan sumber daya yang ada (hartanya). Pendapatan yang diperoleh bisa berasal dari kegiatan yang memang sudah direncanakan untuk diterjuni atau bahkan datang dari sumber lain yang tidak direncanakan sebelumnya. Pendapatan pada organisasi nirlaba bervariasi jauh lebih luas. Pada dasarnya lembaga nirlaba memiliki pendapatan yang harus dikategorikan berdasarkan ada tidaknya pembatasan atau restriksi dari sumber pendapatan itu sendiri.
d. Biaya
Pada perusahaan komersial biaya hanya dikategorikan dalam biaya yang langsung berhubungan dengan produksi barang atau jasa dan biaya yang tidak langsung berhubungan disebut biaya lain. Sedangkan pada organisasi nirlaba biaya diklasifikasikan atas biaya yang terkait dengan program atau kegiatan organisasi sesuai dengan tujuan pendiriannya dan biaya pendukung bagi kegiatan program.
http://sijabatemanuela.blogspot.com/2008/06/perbedaan-akuntasi-nirlaba-dengan.html
(Brigita Lahutung, 07301541, Manajemen Keuangan)

Siklus Pengelolaan Keuangan Organisasi Nirlaba
Siklus pengelolaan keuangan organisasi nirlaba secara garis besar digambarkan sebagai berikut:
Pada organisasi nirlaba, penganggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan organisasi khususnya perencanaan program dan kegiatan. Secara garis besar, pengganggaran diawali dengan penyusunan visi, misi, dan tujuan strategis organisasi dalam jangka panjang. Selanjutnya, tujuan strategis tersebut dijabarkan lebih terinci dalam program dan kegiatan jangka pendek maupun jangka menengah berupa program kerja tahunan. Didalam program kerja tahunan, dijabarkan masing-masing kegiatan yang akan dilakukan yang mendukung tujuan strategis organisasi dan dilengkapi dengan perhitungan kebutuhan dana. Perhitungan kebutuhan dana organisasi untuk menjalankan kegiatannya sering disebut dengan penganggaran.
Proses perencanaan secara garis besar digambarkan sebagai berikut:
Pencatatan dimulai setelah ada transaksi keuangan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan organisasi. Pencatatan dilakukan berdasarkan dokumen transaksi keuangan yang diterima bagian keuangan dari pihak lain yang melakukan transaksi keuangan dengan organisasi. Pencatatan seharusnya dilakukan secara harian setelah ada transaksi keuangan. Pencatatan dilakukan untuk semua transaksi yang terjadi baik transaksi melalui kas, bank dan transaksi lainnya bukan kas dan bank.
Proses pencatatan secara garis besar digambarkan sebagai berikut:

http://www.keuanganlsm.com/2011/05/02/siklus-pengelolaan-keuangan-organisasi-nirlaba/
(Brigita Lahutung, 07301541, Manajemen Keuangan)

PENGANGGARAN NIRLABA
Gambaran Umum Penganggaran Nirlaba
Penganggaran sektor publik merupakan proses yang sangat vital bagi organisasi sektor publik. Anggaran publik penting sebab anggaran membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui kebijakan pengeluaran dan perpajakan. Dengan anggaran, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang langka untuk menggerakkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran merupakan sarana untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah terhadap publik.
Terdapat dua pendekatan dalam menyusun anggaran sektor publik, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan Manajemen Publik Baru (MPB). Anggaran tradisional memiliki ciri utama bersifat tambahan dan bersifat belanja bagian. Pendekatan dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan dari sistem tradisional. Anggaran dengan pendekatan MPB terdiri dari beberapa jenis, yaitu anggaran kinerja, anggaran berdasar nol, dan SP3. Anggaran dengan pendekatan MPB sangat menekankan pada-konsep nilai uang dan pengawasan atas kinerja keluaran. Perubahan dari sistem anggaran tradisional menuju sistem anggaran dengan pendekatan MPB merupakan bagian penting dari reformasi anggaran. Reformasi anggaran sektor publik dilakukan untuk menjadikan anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik dan menekankan nilai uang. Beberapa jenis anggaran dengan pendekatan MPB, seperti anggaran berdasar nol, SP3 dan anggaran kinerja perlu dikaji lebih mendalam sebelum diaplikasikan, karena pada masing-masing jenis anggaran tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan. Penerapan sistem anggaran juga perlu mempertimbangkan aspek sosial, kultural, dan kesiapan teknologi yang dimiliki oleh pemerintah.
Dari uraian tentang sistem perencanaan, pemrograman dan penganggaran (SP3) ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan:
1.Bahwa SP3 adalah alat pembantu bagi pemimpin untuk mengambil keputusan di dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Ini berarti bahwa SP3 bukanlah suatu sistem yang merencanakan atau memformulasikan sesuatu tujuan sebagaimana biasanya yang menjadi esensi pokok dari suatu perencanaan. Bagaimana kualifikasi satu tujuan misalnya tujuan pembangunan dari suatu negara, atau daerah tertentu bukanlah tanggung jawab SP3, karena hal seperti itu merupakan tanggung jawab dari pemegang kendali politik kenegaraan. Apa yang telah diformulasikan oleh para pemegang kendali politik kenegaraan, yaitu para negarawan dan politisi baik yang ada di dalam pemerintahan maupun yang ada di dalam Lembaga Legislatif yang kelak menjadi tujuan nasional, ke arah mana seluruh kebijakan ditujukan. Di sinilah letak peranan SP3, yaitu sebagai alat yang dipakai untuk merumuskan berbagai macam kegiatan yang didukung oleh sumber yang langka yang karenanya harus disusun pengalokasian penggunaannya secara nasional, berdaya guna dan berhasil guna sehingga tujuan yang telah ditetapkan oleh para pemegang kendali pemerintahan dan kenegaraan itu benar-benar dicapai. Sebagai suatu metode dan sebagai suatu sistem tata laksana anggaran, SP3 dapat memungkinkan pendayagunaan secara maksimal daya yang langka tersebut, melalui suatu proses perencanaan yang di dalamnya terlihat proses mencari alternatif pemecahan masalah. Apabila hal tersebut telah dapat diketahui maka selanjutnya dapat menuju kepada penyusunan langkah konkret dalam bentuk pembuatan program dan pembuatan anggaran.
2. Bahwa SP3 meletakkan tanggung jawab yang besar terhadap pemimpin untuk berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan mengusahakan agar aparat organisasi yang di bawah koordinasi dan kekuasaan/komandonya, tidak ada yang terlepas atau menyimpang dari sasaran yang hendak dicapai. Konsekuensinva ialah pemimpin harus merupakan pemegang inisiatif yang dominan di dalam mengarahkan pembuatan perencanaan dan pembuatan program serta kegiatan yang harus dilakukan oleh aparat secara integratif.
3. Bahwa SP3 adalah proses perencanaan anggaran yang merupakan refleksi dari pengalaman yang lalu, yang mempengaruhi anggaran yang sekarang dan kemudian proyeksi pada anggaran yang akan datang. Dalam menetapkan, berbagai macam program dan proyek di samping terikat kepada tujuan jangka pendek dan menengah serta jangka panjang juga terikat kepada kemampuan yang nyata dari hasil pelaksanaan sehingga memungkinkan perubahan atau variasi’ dari penentuan target berikutnya.
http://massofa.wordpress.com/2008/02/20/gambaran-umum-penganggaran-perusahaan/
(Brigita Lahutung, 07301541, Manajemen Keuangan)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s